Sulut Bebas Malaria, Ini Penjelasan Dokter Debie Kalalo

oleh
Kadis Kesehatan Sulut dr Debie Kalalo MSc PH (tengah) bersama Wawali Tomohon Syerly Sompotan (kiri), dan Kadis Kesehatan Tomohon dr Deesje Liuw MBiomed usai menerima sertifikat eliminasi Malaria dari Menkes RI, di Pandeglang Banten.

MANADO-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut melalui Dinas Kesehatan terus berupaya mengeliminasi kasus malaria di Bumi Nyiur Melambai.

Kepala Dinas Kesehatan dr Debie Kalalo MSc PH menerangkan, roadmap eliminasi malaria di Sulut telah dilaksanakan sejak 2016.

Saat itu dimulai di Kabupaten Boltim, Kabupaten Bolsel, dan Kota Kotamobagu.

dr Debie Kalalo MSc PH dan Menkes Prof dr Nila Moeloek SpM usai peringatan Hari Malaria Sedunia dan Pekan Imunisasi Dunia di Banten.
dr Debie Kalalo MSc PH dan Menkes Prof dr Nila Moeloek SpM usai peringatan Hari Malaria Sedunia dan Pekan Imunisasi Dunia di Banten.

Kemudian pada 2017, masing-masing di Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa, dan Kabupaten Bolmut.

Di tahun 2018, difokuskan di Kota Manado, Kabupaten Sitaro, dan Kabupaten Bolmong.

Untuk tahun 2020 di Kabupaten Sangihe, Kabupaten Talaud, dan Kabupaten Mitra.

“Bertujuan menuju Sulut Bebas Malaria, menjadikan Sulut Sehat Sulut Hebat,”sebut Kalalo.

Diterangkan Kalalo, eliminasi malaria adalah upaya menghentikan penularan malaria di suatu wilayah tertentu seperti kabupaten/kota atau provinsi.

Hal tersebut merupakan kesepakatan global. Dalam pertemuan WHA ke-60 di Geneva tahun 2007 tentang eliminasi malaria bagi tiap negara. Dan komitmen regional (Asia Pacific Malaria Elimination Network/APMEN) tahun 2014 tentang eliminasi malaria di seluruh kawasan Asia Pasifik pada tahun 2030.

Baca juga:   Dekomposisi Jenazah Covid-19 Bebas Pencemaran Tanah dan Air Sekitar Makam

Untuk mencapai eliminasi malaria, pemerintah telah menerbitkan keputusan Menteri Kesehatan Nomor 293/Menkes/SK/IV/2009 tentang eliminasi malaria di Indonesia. Ditargetkan tercapai bertahap selambat-lambatnya pada 2030.

Diwujudkan juga lewat SK Menkes Nomor 131/Menkes/SK/III/2012 tentang Forum Nasional Gerakan Berantas Kembali Malaria (Gebrak Malaria). Dan salah satu komisinya adalah Komisi Penilaian Eliminasi.

Menurut Kalalo, malaria adalah salah satu penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat. Berdampak pada penurunan kualitas sumber daya manusia. Dan dapat menimbulkan berbagai masalah sosial ekonomi, bahkan berpengaruh terhadap ketahanan nasional.

Kalalo juga menjelaskan langkah-langkah eliminasi malaria.

Pertama, penguatan komitmen pemangku kepentingan untuk mempertahankan daerah bebas malaria.

Kedua, penguatan surveilans berbasis kasus dan laboratorium. Dengan melakukan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) malaria. Serta surveilans migrasi yaitu pengamatan kontinu terhadap penduduk yang melakukan perjalanan ke daerah endemis malaria.

Ketiga, penguatan jejaring tatalaksana untuk menjamin kemampuan mendiagnosa malaria secara dini, dan mengobati dengan tepat.

Baca juga:   Plh Dirut RSUP Kandou Dewi Anggraeni SE MM Buka Penyuluhan Rangkaian Hari Penglihatan Sedunia 2018

Keempat, penguatan kemandirian masyarakat dalam mencegah munculnya kasus baru malaria.

Kelima, penguatan jejaring kemitraan dalam rangka pencegahan malaria. Dengan memfungsikan tim monitoring evaluasi eliminasi malaria.

(Harry)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *